BAZNAS FUNDRAISING FORUM Learning Session: Beyond Tax Deduction Mengoptimalkan Insentif Pajak untuk Mendorong Pertumbuhan Pengumpulan Zakat
20/11/2026 | Penulis: Humas BAZNAS.Ar
Dokumentasi BAZNAS_btg
BAZNAS FUNDRAISING FORUM
Learning Session: Beyond Tax Deduction
Mengoptimalkan Insentif Pajak untuk Mendorong Pertumbuhan Pengumpulan Zakat
BAHAN INFORMASI, PEMBELAJARAN DAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BAZNAS
Dalam rangka memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan zakat, BAZNAS RI menyelenggarakan kegiatan BAZNAS Fundraising Forum pada Jumat, 20 November 2026, dengan mengangkat tema “Beyond Tax Deduction – Mengoptimalkan Insentif Pajak untuk Mendorong Pertumbuhan Pengumpulan Zakat.”
Kegiatan ini menghadirkan Dr. TB. Sofiudin, S.E., Ak., M.M., Ketua Satgas Mobilisasi ZIS dan DSKL BAZNAS RI sekaligus praktisi dan ahli pajak, bersama Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, dengan moderator Aditia Taruna M.S., S.E., CFRM.
Materi yang disampaikan memberikan pengetahuan penting bahwa pengelolaan zakat saat ini perlu terus berkembang, tidak hanya dari aspek penerimaan dana, tetapi juga pemahaman regulasi, penguatan kemitraan, akuntabilitas, serta kemampuan lembaga menghadirkan solusi bagi masyarakat dan dunia usaha.
1. ZAKAT DAN PERPAJAKAN MERUPAKAN INSTRUMEN YANG DAPAT SALING MENGUATKAN
Salah satu pembahasan utama adalah hubungan antara kewajiban zakat dan sistem perpajakan nasional.
Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang memenuhi ketentuan syariah, sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Keduanya mempunyai dasar dan tujuan yang berbeda, tetapi dalam ketentuan tertentu dapat saling mendukung.
Melalui regulasi perpajakan, pembayaran zakat kepada lembaga resmi yang memenuhi persyaratan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan.
Hal ini bukan berarti zakat secara langsung mengurangi nominal pajak yang harus dibayar, melainkan mengurangi dasar penghitungan penghasilan kena pajak sesuai ketentuan.
Pemahaman ini penting bagi pimpinan dan amil BAZNAS agar mampu memberikan informasi yang benar kepada muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha.
2. PENTINGNYA MEMAHAMI REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN INSENTIF PERPAJAKAN
Dalam pemaparan narasumber dijelaskan sejumlah dasar hukum yang perlu dipahami, antara lain:
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
-
Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 mengenai kategori sumbangan tertentu dan biaya pembangunan infrastruktur sosial.
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 mengenai perlakuan perpajakan atas bantuan, sumbangan, zakat, dan harta hibahan.
Regulasi tersebut menjadi referensi penting untuk memahami batas kewenangan, persyaratan administrasi, serta perlakuan perpajakan terhadap berbagai bentuk kontribusi masyarakat dan perusahaan.
Dengan pemahaman regulasi yang baik, BAZNAS diharapkan mampu memberikan edukasi secara tepat dan menghindari penyampaian informasi yang keliru kepada calon muzaki maupun mitra perusahaan.
3. PENGHIMPUNAN TIDAK CUKUP HANYA MENGANDALKAN ZAKAT PAYROLL
Salah satu pesan strategis narasumber adalah perlunya memperluas pendekatan penghimpunan.
Zakat penghasilan melalui pemotongan gaji atau payroll tetap menjadi bagian penting dalam penghimpunan rutin.
Namun, BAZNAS juga perlu mengembangkan potensi lain melalui zakat badan, zakat perseorangan, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, serta kemitraan program sosial perusahaan.
Perlu dibangun budaya penghimpunan yang aktif dengan melakukan pemetaan potensi, komunikasi, audiensi, edukasi, dan penawaran program kepada calon mitra.
Dengan demikian, penghimpunan tidak semata-mata menunggu pembayaran zakat, tetapi juga melakukan pendekatan kelembagaan secara terencana.
4. MEMBANGUN KEMITRAAN STRATEGIS DENGAN DUNIA USAHA
Dalam materi disampaikan bahwa perusahaan memiliki kebutuhan untuk menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
BAZNAS mempunyai peluang menjadi mitra pengelolaan program sosial perusahaan karena memiliki legalitas kelembagaan, jaringan pelayanan, pengalaman pendistribusian, serta mekanisme pertanggungjawaban dana.
Kemitraan tidak cukup dibangun melalui permohonan bantuan.
BAZNAS perlu hadir dengan menawarkan solusi, antara lain program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas sosial, dan penguatan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan ini sejalan dengan konsep keberlanjutan People, Profit, and Planet, yakni kesejahteraan masyarakat, keberlangsungan usaha, dan kepedulian terhadap lingkungan.
Dengan kemitraan yang tepat, perusahaan dapat melaksanakan program sosial secara lebih terarah, sementara masyarakat memperoleh manfaat yang nyata.
5. MEMAHAMI PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROGRAM CSR
Dalam forum dijelaskan bahwa terdapat kategori sumbangan tertentu dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto apabila memenuhi persyaratan perpajakan.
Berdasarkan PMK Nomor 114 Tahun 2025, batas maksimal keseluruhan pengurangan untuk kategori sumbangan tertentu tersebut adalah 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya, dengan persyaratan lain yang harus dipenuhi.
Perlu dipahami bahwa tidak seluruh pengeluaran CSR secara otomatis dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.
Oleh karena itu, dalam menjalin kerja sama perusahaan, BAZNAS perlu membedakan antara dana zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, dan program CSR, termasuk kesesuaian jenis kegiatan dengan regulasi perpajakan.
Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi profesional dengan bagian keuangan, perpajakan, manajemen, dan CSR perusahaan.
6. LEGALITAS DAN AKUNTABILITAS MENJADI KEKUATAN KELEMBAGAAN
Dalam penyampaian materi ditegaskan bahwa perusahaan membutuhkan kepastian mengenai lembaga yang menerima dan mengelola kontribusinya.
Legalitas BAZNAS merupakan salah satu modal penting dalam membangun kepercayaan.
Namun, legalitas harus didukung dengan administrasi yang baik, bukti penerimaan yang sah, pencatatan keuangan, dokumentasi penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban.
Kasus yang disampaikan dalam sesi diskusi mengenai dugaan manipulasi kuitansi zakat menjadi pembelajaran penting bahwa bukti pembayaran zakat mempunyai nilai administratif dan perpajakan yang harus dijaga.
Karena itu, setiap transaksi wajib dicatat dan diverifikasi secara tertib.
Penggunaan sistem informasi seperti SIMBA, rekonsiliasi keuangan, serta pengawasan internal perlu terus diperkuat agar seluruh penerimaan dan penyaluran dana dapat dipertanggungjawabkan.
7. PENTINGNYA MEMANFAATKAN MOMENTUM AKHIR TAHUN
Narasumber juga menekankan pentingnya memanfaatkan momentum November dan Desember dalam melakukan pendekatan kepada perusahaan.
Periode akhir tahun menjadi salah satu kesempatan untuk membangun komunikasi terkait pelaksanaan program sosial, realisasi anggaran, dan penyusunan rencana kerja perusahaan berikutnya.
BAZNAS perlu mempersiapkan data potensi, program yang dapat ditawarkan, kebutuhan pendanaan, dan dokumen kemitraan secara lebih awal.
Meskipun demikian, setiap program harus tetap memperhatikan ketentuan tahun buku, mekanisme penganggaran, dan kebijakan internal perusahaan.
Pembelajaran utamanya adalah perlunya perencanaan penghimpunan yang memiliki target, jadwal, penanggung jawab, dan evaluasi hasil.
8. PENGHIMPUNAN HARUS TERHUBUNG DENGAN MANFAAT DAN DAMPAK PROGRAM
Keberhasilan penghimpunan tidak hanya diukur berdasarkan berapa banyak dana yang diterima.
Dana yang dihimpun harus dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan memberikan dampak bagi penerima manfaat.
Program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, pemberdayaan usaha, dan kegiatan sosial lainnya perlu dilengkapi dengan data penerima, tujuan intervensi, hasil pelaksanaan, serta pelaporan manfaat.
Dalam konteks penguatan data, pemanfaatan SIMBA dan dukungan data sosial ekonomi seperti DTSEN dapat menjadi bagian penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Hal ini juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan tumpang tindih bantuan antarlembaga.
9. PEMBELAJARAN BAGI SELURUH BIDANG DI LINGKUNGAN BAZNAS
Materi forum ini tidak hanya menjadi pengetahuan bagi bidang penghimpunan, tetapi juga relevan untuk seluruh bidang kelembagaan.
Bidang Penghimpunan perlu memperkuat pemetaan potensi muzaki, pengelolaan UPZ, komunikasi perusahaan, serta penyusunan strategi penghimpunan.
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan perlu menyiapkan program yang terukur, berbasis kebutuhan masyarakat, dan dapat ditawarkan sebagai bentuk kemitraan.
Bidang Keuangan perlu memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran dana tercatat, dapat diverifikasi, dan memiliki dokumen pertanggungjawaban.
Bidang Administrasi, SDM, dan Umum perlu mendukung kelengkapan surat-menyurat, dokumen kerja sama, pengarsipan, pelayanan informasi, serta peningkatan kapasitas amil.
Sementara itu, unsur pimpinan mempunyai peran strategis dalam memastikan koordinasi antarb idang, pengambilan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan.
Seluruh bidang perlu bergerak secara terpadu agar penghimpunan, pendistribusian, keuangan, dan administrasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
10. MEMBANGUN BUDAYA BELAJAR DAN INOVASI KELEMBAGAAN
Salah satu pelajaran penting dari kegiatan ini adalah bahwa setiap pimpinan dan amil perlu terus meningkatkan pengetahuan serta kemampuan teknisnya.
Perkembangan regulasi, sistem informasi, kebutuhan masyarakat, dan pola kemitraan menuntut lembaga untuk melakukan pembaruan secara berkelanjutan.
Forum pembelajaran, bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan kegiatan peningkatan kapasitas hendaknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Informasi yang diperoleh perlu dibagikan, dipelajari, didiskusikan, serta dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem kerja.
PENUTUP DAN REFLEKSI BERSAMA
Dari keseluruhan materi, terdapat pesan yang patut menjadi perhatian bersama:
BAZNAS tidak cukup hanya hadir sebagai lembaga penerima dan penyalur dana, tetapi harus berkembang menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional, proaktif, akuntabel, serta mampu membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Setiap aktivitas kelembagaan perlu dilandasi pengetahuan, regulasi, koordinasi, dan tanggung jawab.
Semakin kuat pemahaman pimpinan dan amil terhadap tugas dan fungsi masing-masing, semakin besar pula peluang BAZNAS untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penghimpunan, dan manfaat bagi masyarakat.
Mari menjadikan setiap forum pembelajaran sebagai sumber ilmu, bahan evaluasi, dan dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.
Dari pengetahuan menuju tindakan, dari penghimpunan menuju pemberdayaan, dan dari pelayanan menuju kemaslahatan yang berkelanjutan.
Dengan senantiasa berpegang pada prinsip:
AMAN SYAR’I – AMAN REGULASI – AMAN NKRI.
Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap ikhtiar pengelolaan zakat.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BAZNAS KOTA BONTANG
Bahan Berbagi Informasi dan Pembelajaran Kelembagaan
Jumat, 20 November 2026
Artikel Lainnya
Manfaat dan Keutamaan Sedekah, Cara Membiasakan Sedekah
Apa Itu Desil? Cara Pemerintah Mengelompokkan Tingkat Ekonomi Masyarakat
Sedekah Jumat Amalan Kecil, Pahala Besar
MENGENAL 8 ASNAF ZAKAT
Keberkahan Cahaya Zakat " Bersatu Berdaulat , Rakyat Sejahtera , Indonesia Maju " DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-80
Laporan terbaru World Giving Report (WGR) 2025
Dari Data Menuju Dampak: Catatan Strategis Penguatan Tata Kelola UPZ dari Pra Rakornas BAZNAS 2026
Sedekah Terbaik di Bulan Syawal: Waktu Tepat Raih Keberkahan Tanpa Batas
Sejarah dan Makna Zakat Dalam Islam
ISTILAH ISTILAH DALAM ZAKAT

Info Rekening Zakat
Tunaikan zakat Anda melalui rekening resmi BAZNAS Kota Bontang.
Lihat Daftar Rekening →